dlh

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Upaya Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palangka Raya, mengerahkan petugas kebersihan untuk terus berbenah dengan melakukan pembersihan sedimen ataupun lumpur serta sampah yang menumpuk pada drainase di kawasan Pasar Besar Jalan Bangka Kota Palangka Raya, Sabtu (22/6/2019).   Hendra, seorang petugas kebersihan mengatakan pada awak media center bahwa secara berkala petugas kebersihan membersihkan drainase dikawasan pasar besar khususnya di jalan Bangka, kami petugas tim respon cepat Kota dengan menggunakan peralatan seadanya membersihkan sampah dan beberapa material yang menumpuk pada drainase.   Lanjutnya, fokus selanjutnya yaitu membersihkan drainase yang ada di muara jalan sumbawa, mengingat aliran air di kawasan ini bersumber dari drainase yang ada di muara jalan sumbawa yang tersumbat aliran airnya karena adanya tumpukan sampah.   Kawasan ini apabila hujan turun, beberapa drainase aliran air tidak berjalan dengan baik akibat tumpukan sampah sehingga air meluap dan menggenangi jalan. Banjir akibat genangan air ini akan membuat aktifitas pengguna jalan maupun beberapa aktifitas pasar di daerah tersebut menjadi terganggu, ucap hendra.   Habdi, salah seorang pedagang pasar besar menyambut baik pembersihan drainase. Menurutnya, saluran drainase dikawasan pasar jalan bangka yang tertutup tumpukan sampah… Selengkapnya »Pemko Bersihkan Drainase Jalan Bangka

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dalam tiga tahun terakhir ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya gencar melakukan sosialisasi manfaat bank sampah. Belum lama ini DLH sudah tiga kali melakukan sosialisasi terkait bank sampah yakni di sekolah, Kantor Kejaksaan Negeri Palangka Raya, dan Kecamatan Pahandut. Menurut Plt Kepala DLH Kota Palangka Raya, Antonia digencarkannya sosialisasi ini agar masyarakat cepat mengetahui manfaat keberadaan bank sampah. Dengan bank sampah, masyarakat bisa memanfaatkan sampah untuk didaur ulang, sehingga bisa menambah penghasilan keluarga. Dengan bank sampah juga bisa meningkatkan penilaian untuk Adipura. “Adipura bisa diraih jika rata-rata setiap sekolah atau permukiman penduduk sudah memiliki bank sampah,” ucap Antonia saat kick off meeting percepatan pembangunan sanitasi permukiman, di Ruang Rapat Bappeda Kota Palangka Raya, Kamis (20/6/2019). Program bank sampah yang digagas DLH ini menurutnya juga merupakan bentuk dukungan untuk menciptakan pembangunan sanitasi lingkungan yang bersih. (MC. Isen Mulang)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya tidak hanya menyasar masyarakat atau kaum terpelajar dalam mensosialisasikan manfaat bank sampah. Plt Kepala DLH Kota Palangka Raya, Antonia bersama jajarannya akan mensosialisasikan manfaat bank sampah kepada semua satuan organisasi perangkat daerah (SOPD). Setelah itu DLH menargetkan semua SOPD lingkup Kota Palangka Raya sudah memiliki bak sampah. Hal ini wajib karena sebagai syarat penilaian Adipura. “Rata-rata kota yang sudah bisa meraih Adipura, karena setiap SOPD-nya sudah ada bak sampah,” ucap Antonia saat kick off meeting percepatan pembangunan sanitasi permukiman, di Ruang Rapat Bappeda Kota Palangka Raya, Kamis (20/6/2019). Meski sudah ada bak sampah, namun hal itu menurutnya belum menjamin bisa meningkatkan nilai dalam penilaian Adipura. Sampah yang dibuang harus dipilih lagi sesuai jenisnya. Karena itu untuk menyadarkan masyarakat untuk peduli sampah tidak mudah. Harus berulang sehingga nantinya mereka bisa menjadikan sampah memiliki nilai ekonomis. (MC. Isen Mulang)

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Saat ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya telah memiliki laboratorium lingkungan hidup (Lablin), namun belum bisa dimanfaatkan. Dampaknya, pemerintah daerah rugi. Jika digunakan bisa menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi dari para pihak yang ingin mendapatkan jasa pelayanan. Plt Kepala DLH Kota Palangka Raya, Antonia, Jumat (17/5/2019) mengatakan belum bisa dimanfaatkannya Lablin ini karena sampai saat ini Lablin belum terakreditasi. Pihaknya sudah beberapa kali mengajukan anggaran untuk akreditasi Lablin, namun sampai sekarang belum diakomodasi. Padahal jika Lablin sudah operasional bisa menyumbang PAD bagi daerah. Ia menyebut belum operasional Lablin milik dinasnya ini tidak heran jika banyak masyarakat Palangka Raya yang mengurus izin lingkungan ke luar daerah seperti Banjarmasin. “Untuk mengurus akreditasi Lablin ini butuh dana sekitar Rp500 juta, namun saya cuma mengajukan Rp300 juta,” kata Antonia saat mengikuti rapat optimalisasi pendapatan daerah. (MC. Isen Mulang)