Breaking News

Pengaduan Sengketa Lingkungan Dari Masyarakat

Dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setiap orang mempunyai hak dan berperan dalam mengajukan pengaduan terhadap dugaan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf “r” dan Pasal 64 Undang-Undang No 32 Tahun 2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pemerintah bertugas dan berwenang mengembangkan dan melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam PPLH berdasarkan Pasal 70 UUPPLH dapat berupa Pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan / atau  Penyampaian informasi dan/ atau laporan.

Pengaduan berdasarkan pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup  Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan / atau Perusakan Lingkungan Hidup adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran  yang ditujukan an/ atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/ atau pasca pelaksanaan.

Pengaduan masyarakat merupakan salah satu Standar  Pelayanan Minimal (SPM) dari tupoksi makro  yang wajib dilaksanakan oleh institusi yang menangani lingkungan hidup. Setiap pengaduan masyarakat perlu ditindaklanjuti dan mendapatkan penanganan secara sistematis. Dalam rangka mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat Tim penanganan pengaduan masyarakat oleh bidang tupoksi yang menangani penaatan lingkungan hidup. Tugas tim pengaduan masyarakat adalah:

pertama, menampung dan menganalisis kasus-kasus lingkungan hidup dari masyarakat;

kedua, menyiapkan langkah-langkah penanganan kasus lingkungan hidup;

ketiga, malakukan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait kasus –kasus lingkungan hidup;

keempat, menghasilkan rumusan kerja berupa output, langkah, regulasi, operasional, rencana kerja penanganan kasus  lingkungan hidup.

Kedepannya kami berharap ada NGO Pemerhati Lingkungan yang mau ikut terlibat secara langsung untuk meningkatkan kinerja Tim, agar status pengaduan dan arah penyelesaiannya lebih jelas dan terarah serta berpihak kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup.

Melalui media ini kami informasikan kepada masyarakat agar senantiasa berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup utamanya terkait dengan pasal 66 UUPPLH, bahwa : setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan layak tidak dapat dituntut secara pidana dan digugat secara perdata. Pasal 66 UUPPLH tersebut dimaksudkan untuk melindungi korban / pelapor untuk menuntut kepada pelaku pencemar dan /atau perusak lingkungan. Adapun identitas pelapor atas kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan akan dirahasiakan (untuk keselamatan pelapor) jika diperlukan.

Untuk  lebih  memudahkan masyarakat  menyampaikan  laporan  pengaduan  dapat  mengakses  link “Hello DLH “ atau silahkan hubungi kami melalui klik gambar hubungi kami via WhatsApp di bawah halaman web ini, nanti akan diarahkan untuk mengisi form yang memuat syarat dan ketentuan lapor agar sumber yang menyampaikan  laporan dapat dipercaya kebenaran dari isi laporan tersebut.

Tim Pengaduan akan menanggapi dan segera menindaklanjuti atas temuan/pengaduan lingkungan serta berusaha memfasilitasi kedua belah pihak secara kekeluargaan terlebih dahulu sehingga dapat menyesuaikan dan berkomitmen yang nantinya dimuat dalam Beria Acara Kesepakatan Bersama, sehingga diharapkan pelaku usaha tetap dapat menjalankan usahanya sedangkan masyarakat terdampak kegiatan tidak merasa terganggu atas aktifitas kegiatan dan limbah yang dihasilkan, apabila dari kesepakatan ada yang tidak dipenuhi atau dilanggar maka akan dikenakan sanksi administratif atas kelalaian tersebut  dan sanksi yang lebih tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*